Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan regulasi mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

PEMBERIAN – TAMBAHAN PENGHASILAN – PEGAWAI ASN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO.2, BD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2025(2) : 20 hlm.,

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 2, BD 2026/ NO. 2, 20 Hlm.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan regulasi mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 94 Tahun 2024 ; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PEDA No. 7 Tahun 2023; PERBUP No. 44 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Besaran TPP dinilai berdasarkan dua komponen utama, yaitu Penilaian Kinerja dengan bobot 70% dan Penilaian Disiplin Kerja dengan bobot 30%. Peraturan ini juga merinci kriteria ASN yang tidak berhak menerima TPP, mekanisme penundaan pembayaran bagi pegawai yang belum melaporkan LHKPN atau belum mengembalikan aset daerah, serta sanksi pengurangan TPP akibat hukuman disiplin. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank yang terdaftar.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Februari 2026.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 3 hlm.

Menu Aksesibilitas (CTRL+U)

Mengubah Bahasa

Konten & Tampilan

invert_colors

Kejenuhan (Grayscale)

spellcheck

Ramah Disleksia

text_increase

Perbesar Teks

text_decrease

Perkecil Teks

contrast

Kontras+

hide_image

Sembunyikan Gambar

format_align_left

Rata Tulisan

format_line_spacing

Tinggi Garis

motion_photos_paused

Animasi Dijeda

mouse

Kursor Besar

space_bar

Spasi Teks

link

Garis Bawahi Tautan

settings Pindahkan Widget

Ke Posisi Bawah dan Kiri Ke Posisi Bawah dan Kanan Ke Posisi Atas dan Kiri Ke Posisi Atas dan Kanan

Halo! Saya AIU, asisten cerdas JDIH Kabupaten OKI. 👋

Anda bisa bertanya apapun terkait produk hukum, regulasi, monografi, artikel atau dokumen hukum lainnya.

"One Search, One Universe, Infinite Insights"

Mungkin Anda ingin bertanya:

Menu

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

topic
Materi Pokok Peraturan

info
Metadata Peraturan

description File Peraturan

Cari Produk Hukum

Preview Dokumen

Menu Aksesibilitas (CTRL+U)

Mengubah Bahasa

Konten & Tampilan

settings Pindahkan Widget

AIU

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

topic Materi Pokok Peraturan

info Metadata Peraturan

description File Peraturan

Cari Produk Hukum

Menu Aksesibilitas (CTRL+U)

Mengubah Bahasa

Konten & Tampilan

settings Pindahkan Widget

AIU

topic
Materi Pokok Peraturan

info
Metadata Peraturan