Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati OKI No. 57/2016 tentang Batas Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2/ 2017 Tentang Tanggungjawab Sosial & Lingkungan Perusahaan & Program Kemitraan Bina Lingkungan.
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati OKI Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kab. OKI
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 50 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Daerah