Tugas Pokok dan Fungsi


Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten OKI


Kepala Bagian


Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi


Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.


Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perundang-Undangan

  1. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;
  2. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
  3. Menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
  4. Menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
  5. Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
  6. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
  7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.


Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum

  1. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
  4. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
  5. Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan
  6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.


Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

  1. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. Menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
  3. Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  4. Memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
  5. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.